Politik dan Strategi Nasional

BAB I 

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka dimana bangsa yang mereka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri tanpa ada campur tangan lagi dari negara luar dalam urusan pemerintahan. sejak peristiwa proklamasi di tahun 1945. terjadi  perubahan yang mendasar dari negara indonesia. terutama yang berkaitan dengan kedaulatan dan sistem pemerintahan politik. Pada awal masa kemerdekaan, kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik. Kondisi Indonesia masih belum tertata dengan baik dan belum stabil. Tetapi, setelah beberapa tahun berjalan kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik. selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi dan mengaturnsistem pemerintahannya sendiri.

BAB II

P E M B A H A S A N

Pen    Pengertian Politik dan Strategi Nasional

1.      Pengertian Politik

Istilah Politik berasal dari bahasa Yunani Polis yang artinya negara (city state) yang terdiri atas adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Adpun yang berpolitik disebut Politicos. Menurut Aristoteles manusia adalah Zoon Politicon, yakni makhluk politik.Dalam bahasa Indonesia, kata polotik atau Politics mengandung arti suatu keadaan yang dikehendaki, disertai cara dan alat yang digunakan untuk mencapainya.

Demikian bahwa pada umumnya dapat dikemikakan bahwa politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut, pengambilan keputusan (decisionmaking) mnegenai seleksi dari beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritasnya.

Negara, adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

Kekuasaan, adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang sesuai keinginan pelaku.

Keputusan, adalah membuat pilihan dari beberapa alternatif. Sedangkan pengambilan keputusan menunjukkan pada proses tyang terjadi sampai keputusan itu tercapai.

Kebijaksanaan, adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.

Pembagian dan alokasi, yang diamaksud adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai itu sendiri adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar. Adapun yang dimaksud “politik” dalam pebgertian ini adalah kebijakan umum dan pengambulan kebijakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.

2.      Pengertian Strategi

Pengertian Strategi pada awalnya dikenal dikalangan militer yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima, dan penggunaanya dalam peperangan. Pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Demikian, strategi pada dasarnya merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangn baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu arah yang telah digariskan.

3.   Politik Nasional dan Strategi Nasional

Politik nasional dengan memperhatikan pengertian politik seperti di atas, dapat dirumuskan sebagai asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penegendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapi tujuan nasional).

Strategi nasional adalah cara melaksankan politik nasonal dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dengan melaksanakan politik nasional disusunlah strategi nasional, seperti jangka pendek, jangaka menengah dan jangka panjang.

2.   2       Penyusunan Politik Strategi Nasional

       1.   Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

Penyusunan politik dan strategi negara di tingkat suprastruktur dilakukan oleh Presiden sebagai mandataris MPR setelah memahami Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR dengan langkah awal menyusun Program Kabinet yang diikutu dengan menunjukkan para menteri kabinet sebagai pembantu presiden.

Ditingkat infrastruktur, politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai yang meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Masyarakat melalui pranata politik yang ada di era reformasi memiliki peranan yang penting, yaitu berupaya mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR sebagai GBHN maupun yang dilaksanakan oleh Presiden beserta penyelenggara negara lainnya.

      2.   Penentu Kebijakan

Kebijakan Puncak dilakukan oleh MPR yang berwenang menetapkan UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Kebijakan Umum dilakukan oleh Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan DPR, bentuknya adalah Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan Inpres. Kebijakan Khusus dilakukan oleh Menteri dalam menjabarkan Kebijakan Umum guna merumuskan strategi dalam masing-masing bidang sesuai tanggung jawabnya. Kebijakan Teknis dilakukan oleh Pimpinan Eselon I Departemen Pemerintahan dan Non Departemen. Bentuk kebijakannya adalah Peraturan Keputusan, atau Instruksi pimpinan Departemen dan Dirjen. Kebijakan di daerah, adalah Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakannya berupa Perda, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.

2.           3  Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Strategi Nasional (Polstranas)?

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”.  Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA.

Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan . Salah satu wujud pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut :

A.       Otonomi Daerah
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:
1.  Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat

(central government looking).
2.  Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah

(local government looking).

B.        Kewenangan Daerah
1.  Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan

    daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan

    dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,

    agama, serta kewenangan bidang lain.
2.  Kewenangan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan

     pengendalian pembangunan secara makro.

 2.        4    Implementasi Politik dan Strategi Nasional

  

      1. Politik Nasional adalah Politik Pembangunan

Politik Nasional pada hakekatnya sama dengan Kebijakan Nasional sebagai landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Dalam penyusunan politik nasional hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar adalah kebutuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan masalah keamanan dan pertahanan negara.

Oleh karena upaya untuk mewujudkan kebutuhan pokok nasional yang juga pada hakikatnya merupakan cita-cita dan tujuan nasional, dilakukan melalui pembangunan, maka politik nasional disebut politik pembangunan.

2.   Implementasi Politik dan Strategi Nasional dalam Bidang-Bidang Pembangunan Nasional

Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai arah penyelenggaraan negara dan segenap rakyat Indonesia, kaidah pelaksanaannya sbb:

1.      Presiden menjalankan tugas penyelenggaraan negara, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional.

2.      DPR, MA, BPK, dan DPA berkewajiban melaksanakan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.

3.      Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam siding Tahunan MPR, sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.

4.      GBHN dalam pelaksanaan dituangkan dalam Program Pembangunan Negara Lima Tahun yang memuat uraian kebijakan secara rinci  dan terstruktur yang secara yuridis ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.

5.      PROPENAS dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat APBN dan ditetapkan Presiden bersama DPR.

2. 5   Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional

     Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para warga negara terutama para penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya.

      Dengan demikian ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab.

BAB III

P E N U T U P

 Ke    Kesimpulan

        Dari pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para warga negara terutama para penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

http://irwansahaja.blogspot.co.id/2014/07/makalah-politik-dan-strategi-nasional.html

Ketahanan Nasional

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.   Latar Belakang

Bangsa Perjalanan sejarah telah menunjukkan sesungguhnya bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah yang telah berkuasa selama tiga setengah abad lamanya berkat kokohnya nilai-nilai persatuan yang telah tertanam dalam sanubari bangsa Indonesia. Hal ini merupakan wujud nyata bahwa Bangsa Indonesia pernah menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan di atas pondasi ketahanan nasional Indonesia yang kokoh. Memperkokoh nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semestinya sangat dibutuhkan ketika kita ingin meraih suatu kemenangan.

Upaya untuk mewujudkan persatuan bangsa ini, pemerintah bersama-sama masyarakat sesungguhnya telah melakukan antara lain dengan cara memperkokoh ketahanan nasional diberbagai bidang, melalui strategi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya ketahanan nasional di atas persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana diketahui bahwa ketahanan nasional (tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala (ATGH) Ancaman, Tantangan,Hambatan dan Gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan guna mencapai tujuan nasionalnya.

2.   Tujuan

·        Mengetahui Konsep Ketahanaan Nasional

·        Meningkatkan Kemakmuran bangsa Indonesia dll

3.   Manfaat

Ada banyak manfaat makalah ini beberapa antara laennya: melatih Kreatifitas mahasiswa menuangkan gagasan pemikirannya tentang suatu kajian atau topik di dalamnya.Semoga makalah ini bukan bermanfaat bagi penyusun saja tapi bagi pembaca.

BAB II

P E M B A H A S A N

1.   Pengertian Ketahanan Nasional

          Ketahanan Nasional (TANNAS) adalah kondisi dinamik berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk kekuatan nasional manghadapi lawan berbentuk ATHG (Ancaman,Tantangan,Hambatan,dan Gangguan),baek yang datang datang dari dalam maupun luar negri,baek langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas,integritasi,kelangsungan hidup serta perjuangan untuk mengejar tercapainya tujuan nasional.

2.   Sejarah Perkembangan TANNAS

1.     Zaman Sriwijaya dan Majapahit abad XIII-XV.

2.     Abad XIV datang bangsa Eropa ke Indonesia dengan dalih berdagang.

3.     Penjajah Jepang.

4.     Indonesia Merdeka

5.     Proklamasi 17 Agustus 1945

6.     Ancaman dari dalam dan luar negri

7.     Tetapi Bangsa Indonesia Tetap Eksis,mengapa,? Karena bangsa Indonesia memiliki TANNAS yang MANTAP.

3.   Konsep Dasar TANNAS

Metode Astragatra:

a)     Ciri Manusia Sebagai Makhluk Tuhan

a)     Mempertahankan diri survival

b)    Memenuhi keperluan Hidup

c)     Hidup berkelompok (home sosiens)

d)    Memperkaya diri dan wilayah (zoon politicion)

e)     Mempunyai akal (keterampilan)

f)      Manusia budaya

2.  Sebagai Manusia Budaya Mengadakan Hubungan dari Alam

3. Unsur-unsur TANNAS

·        Ketangguhan

·        Keuletan

·        Identitas

·        Integrasi

·        Ancaman

·        Tantangan

·        Hambatan

·        Gangguan

7.     Hakikat Ketahanan Nasional dan Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional.

    Adalah Keuletan dan Ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan  kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.

8.     Asas – Asas Ketahanan Nasional

     Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasil, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut.
a) Asas kesejahtraan dan keamanan
      Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Didalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap/tidaknya ketahanan nasional.
b) Asas komprehensif/menyeluruh terpadu
      Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang.

c).Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar

     Bertujuan menumbuhkan sifat dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian dan dalam rangka meningkatkan kualitas kemandirian bangsa.
d) Asas kekeluargaan
      Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan, dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak/destruktif.

5. Sifat-sifat Ketahanan Nasional
     Beberapa sifat ketahanan nasional yang ada mingkin akan kami jabarkan seperti dibawah ini :
a.) Mandiri
Maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama. Kerjasama perlu dilandasi oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung oleh pihak lain
b.) Dinamis
Artinya tidak tetap, naik turun tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. Dinamika ini selalu diorientasikan kemasa depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik.
c. ) Wibawa
Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang berlanjut dan berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa. Dengan ini diharapkan agar bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain sesuai dengan kualitas yang melekat padanya. Atas dasar pemikiran diatas, maka berlaku logika, semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka akan semakin tinggi wibawa negara dan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan nasional.
d.) Konsultasi dan kerjasama
Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada moral dan kepribadian bangsa. Hubungan kedua belah pihak perlu diselenggarakan secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing-masing didalam rangka hubungan ini diharapkan tidak ada usaha mengutamakan konfrontasi serta tidak ada hasrat mengandalkan kekuasaan dan kekuatan.

6.  Pengertian MAG ( Metode Astagatra )

     Metode pemahaman tentang segi aspek-aspek bidang kehidupan manusia pada umumnya dan kehidupan nasional bangsa khususnya.

Astagatra menurut bangsa indonesia di bagi:

a.)  Trigatra

   Si      :           Posisi Lokasi geografis

  Kaya :           Kekayaan  Alam

Mampu  :      Kemampuan Penduduk

b.)  Pancagatra

I                   :         Ideology

Pol              :         Politik

Ek                :        Ekonomi

Sosbud       :        Sosial Budaya

Hankam     :        Pertahanan Keamanan

7.  Beberapa Pendapat

            a).Hans Magelhan

1.     Geografi

2.     Sumber Alam

3.     Kapasitas Industri

4.     Kesiapan Mental

5.     Penduduk

6.     Karakter masyarakat

7.     Semangat Nasional

8.     Kualita Nasional

9.     Kualitas Pemimpin

b. Alred Thayer Mahan

1.     Letak Geografis

2.     Bentuk Wujud Bumi

3.     Luas Wilayah

4.     Jumlah Penduduk

5.     Watak Nasional

6.     Sifat Pemerintah

4. Hubungan TANNAS dengan Wawasan dan            Pembangunan Nasional.

      Wawasan dalam rangka mencapai tujuan nasional berhasilnya pembangunan nasional akan dapat meningkatkan ketahanan nasional yang tangguh berdasarkan wawasan akan mendorong pembangunan nasional.

5. Aspek dari Kehidupan / Trigatra

                1. Aspek Trigatra

a)     Posisi dan lokasi geografis negara

b)    Kekayaan

c)     Azas

d)    Mampu

b)    Aspek Panca Gatra

a)     GatraIdeologi

b)    Gatra Politik

c)     Gatra Ekonomi

d)    Gatra Sosial Budaya

e)     Gatra Hankam

f)      Peran TNI Tap MPR No VII/MPR): UU 3 Th 2002

g)     Peran POLRI : UU No 20 Th 2002

h)    Tap MPR No VII/MPR/2000 Pemisahan TNI dan POLRI

i)       UU No 2/2000:POLRI

j)       Fungsi Polisi

k)     Ketahan Negara

l)       Pengaruh Aspek TANNAS dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

·        Hubungan antar Gatra dalam Trigatra

a)     Gatra geografi dan kekayaan

b)    Gatra geografi dan penduduk

·        Hubungan antar Gatra dalam Panca Gatra

a)     Gatra ideologi dan politik

b)    Gatra politik dan ekonomi

c)     Gatra ekonomi dan politik

d)    Gatra sosial budaya dan politik

e)     Gatra Pertahanan Keamanan dan Politik

·         Hubungan antar Gatra dan Panca Gatra

a)     Ketahanan Nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan dan keuletan bangsa.

b)    Ketahanan Nasional adalah hubungan antar gatra dalam keseluruhan kidupan bangsa.

c)     Kelemahan pada salah satu bidang berakibat kepada kondisi keseluruhan

d)    Ketahanan Nasional bukan merupakan kondisi hasil penjumlahan dan ketahanan bidang segenap gatranya.

·        Pengaruh Aspek Kehidupan Ideologi

a)     Liberalisme

b)    Komonisme

c)     Paham Agama

d)    Ideologi Indonesia ( Pancasila )

e)     Ketahanan di Bidang Ideologi

6.  Pengaruh Aspek Kehidupan Politik dan   Ekonomi.

            A. Pengaruh Aspek Kehidupan Politik

a)     Politik Secara Umum

Politik berasal dari kata Politics dan Policy yang artinya berbicara politik yang mengandung makna kekuasaan (pemerintah) atau kebijaksanaan

b)    Politik di Indonesia

Politik di dalam dan Politik di Luar Negri

c)     Ketahanaan Pada aspek Politik

d)    Ketahanaan pada aspek politik luar Negri

B. Pengaruh Aspek Kehidupan Ekonomi

a)     Perekonomian secara Umum

b)    Perekonomian Indonesia

c)     Ketahanan Pada Aspek Ekonomi

C. Pengaruh Aspek Kehidupan Sosial Budaya dan Hankam

a)     Sosial budaya secara umum

b)    Hakikat Sosial Budaya

c)     Struktur di indonesia

d)    Kondisi budaya di Indonesia

D.  Pengaruh Aspek Kehidupan Hankam

a)     Pemahaman tentang Hankam

b)    Postur kekuatan Hankam

c)     Ketahanan di bidang Hankam.

BAB III 

P E N U T U P

Kesimpulan 

Ketahan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yanng datang dari dalam maupun luar. ketahan nasional di perlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan. ketahanan nasional mempunyai fungsi sebagai daya tangkal, pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan.

Daftar Pustaka 

https://novitamarine.wordpress.com/2015/05/18/makalah-ketahanan-nasional/

http://www.edukasippkn.com/2016/05/pengertian-ketahanan-nasional-dan.html